Janji Prabowo Soal Ekonomi Pancasila, Bukan Neoliberalisme

4 min read

Janji Prabowo Soal Ekonomi Pancasila, Bukan Neoliberalisme

Janji Prabowo Soal Ekonomi Pancasila, Bukan Neoliberalisme Jakarta,  – Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia telah tercebur dalam sistem ekonomi kapitalisme neoliberal, sehingga kekayaan tanah air tak membuat masyarakat sejahtera, tetapi malah mengalir ke luar negeri.
“Kita enggak bisa lagi meneruskan kapitalisme neoliberal karena di Barat pun sudah enggak laku, di Barat sudah mengatakan ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan masyarakat banyak,” ungkapnya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023 yang diselenggarakan oleh INDEF, dikutip Jumat (10/11/2023).

 

Lantas, apakah sistem ekonomi Indonesia saat ini memang dapat menciptakan kesenjangan dan malah menyebabkan kesejahteraan yang mengalir ke luar negeri?

 

Mengutip Jurnal Finance & Development dari International Monetary Fund (IMF), neoliberalisme berpijak pada dua hal utama.

 

Pertama adalah meningkatnya persaingan yang dicapai melalui deregulasi dan pembukaan pasar dalam negeri terhadap persaingan luar negeri, termasuk pasar keuangan. Kedua, peran negara lebih kecil yang dicapai melalui privatisasi dan pembatasan kemampuan pemerintah untuk menjalankan defisit fiskal dan mengakumulasi utang.

 

Berdasarkan definisi tersebut, situasi ekonomi Indonesia saat ini sudah mulai menunjukkan ke arah neoliberalisme. Kebijakan deregulasi telah terlihat dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus law.

 

Diterapkannya aturan sapu jagat ini merupakan sebuah langkah untuk mengurangi kerumitan regulasi dan birokrasi. Kebijakan yang ditetapkan di era kepresidenan Jokowi ini melonggarkan aturan dan dapat tergolong sebagai salah satu langkah menuju neoliberalisme.

 

Sebelumnya, rumitnya perizinan usaha, terutama di sektor ketenagakerjaan, selama ini menjadi biang kerok hambatan investasi di Indonesia. Bank Dunia kala itu menemukan fakta, bahwa Indonesia tidak menerima satu pun investor China. Mereka berpindah ke Vietnam, Kamboja, India, Malaysia, hingga Thailand. Pemerintah mengklaim, UU Cipta Kerja diterbitkan salah satunya untuk menghilangkan hambatan perizinan usaha.

 

Satu kebijakan ini telah menunjukkan adanya arah Indonesia menuju sistem ekonomi neoliberalisme dari segi aturan tenaga kerja yang dilonggarkan. Tidak hanya itu, aturan ini juga membuka kemudahan investasi asing masuk ke Indonesia, bahkan akan menimbulkan adanya persaingan tenaga kerja dalam negeri dan asing. Selain itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mantap akan melakukan privatisasi untuk perusahaan BUMN yang memiliki pendapatan Rp 50 miliar ke bawah. Sebab, perusahaan BUMN dinilai sudah tidak lagi boleh bersaing dengan perusahaan-perusahaan skala kecil. Memang kebijakan swastanisasi ini dapat mendorong tingkat efisiensi sebuah perusahaan. Namun, hal ini dapat menghilangkan esensi dari BUMN yang dapat bermanfaat untuk hajat hidup masyarakat luas.

 

Selain itu, neoliberalisme perlu adanya pengurangan defisit fiskal pemerintah, sehingga tidak perlu dilakukan adanya penambahan utang negara. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati defisit anggaran dan pendapatan belanja (APBN) 2023 sebesar 2,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 598,2 triliun. Pinjaman pemerintah, terdiri dari pinjaman dalam negeri neto sebesar Rp 749,5 miliar dan penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) dan pinjaman luar negeri (neto) negatif Rp 17,370 triliun. Secara rinci, arah kebijakan pembiayaan di tahun 2023 diantaranya tetap mendukung kebijakan fiskal ekspansif dan dukung agenda pembangunan. Pengelolaan utang tetap dilakukan prudent dan sustainable.

 

Solusi Sistem Ekonomi Prabowo

Menghadapi masalah tersebut, strategi utama yang akan dia terapkan ialah tidak lagi membuat bangsa Indonesia kesulitan mengelola dan menjaga kekayaan itu untuk kemakmurannya sendiri, serta tak hanya membuat kekayaan itu mengalir ke negara lain saja. Maka, Prabowo memastikan akan mengembalikan model ekonomi Indonesia sesuai rancangan peta jalan ekonomi yang telah didesain para pendiri bangsa dalam pasal 33 UUD 1945.

 

“Adalah terjadi fenomena kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia, terjadi net outflow national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional, dan menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik karena kita enggak setia kepada Undang-undang Dasar sendiri, kepada blue print rancangan bangun yang dibuat pendiri bangsa,” tutur Prabowo. Pasal 33 itu menurutnya adalah rancangan peta jalan ekonomi Indonesia yang sudah lama didesain para pendiri bangsa. Pada ayat 1-nya berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Maka, konsep ekonomi yang digunakan menurutnya jangan meniru asing, yakni memanfaatkan ekonomi kapitalisme neoliberal.

 

Apalagi, dia melanjutkan, dalam arah ekonomi pasal 33 itu, ayat 2 nya menyebutkan pentingnya peran negara dalam mengambil alih atau menguasai pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan ayat 3 nya menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

Model ekonomi pasal 33, yang dia artikan sebagai ekonomi pancasila. Model ekonomi itu ialah menggabungkan model ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang menekankan pada ekonomi yang religius dan mewujudkan persatuan nasional, menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak kepada kepentingan nasional bukan kepentingan pribadi dan golongan, ekonomi yang egaliter dan kerakyatan, serta ekonomi yang berkeadilan sosial.

 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours