Polri tegaskan netralitas di Pemilu 2024

2 min read

Polri tegaskan netralitas di Pemilu 2024

Polri tegaskan netralitas di Pemilu 2024 Jakarta – Kepala Biro Penerangan Warga( Karopenmas) Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menegaskan kalau Polri netral serta tidak hendak melaksanakan politik instan dalam tiap kontestasi Pemilu 2024.

“ Apabila ada anggota Polri yang melanggar hendak ditindak secara tegas cocok syarat yang berlaku,” kata Ramadhan di Jakarta, Jumat.

Jenderal polisi bintang satu ini menjelaskan netralitas Polri diatur dalam undang- undang, peraturan pemerintah, serta diperkuat lagi dengan Pesan Telegram Kapolri kepada segala jajarannya.

Netralitas Polri diatur dalam Undang- Undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 ayat( 1) yang berbunyi“ Kalau Polri wajib berlagak netral dalam kehidupan politik serta tidak ikut serta dalam aktivitas politik instan.

“ Serta ayat( 2) nya disebutkan, anggota Polri tidak memakai hak seleksi serta diseleksi,” katanya.

Tidak hanya itu, Peraturan Pemerintah( PP) No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara serta bermasyarakat, anggota Polri dilarang melaksanakan aktivitas Politik Instan.

Setelah itu, Peraturan Polri No 7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H berbunyi,“ Tiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan harus bertabiat netral dalam kehidupan politik.

Pesan Telegram Nomor: STR/ 246/ III/ OPS. 1. 3/ 2022 yang diterbitkan bertepatan pada 22 Maret 2022 tentang Dalam Rangka Melindungi Peofesionalisme serta Netralitas Polri dalam Kehidupan Berpolitik

Pesan Telegram Netralitas Polri, Pesan Telegram Kapolri Nomor: ST/ 2407/ X/ HUK 7. 1/ 2023 bertepatan pada 20 Oktober 2023.

Berikutnya, Lembar Penerangan Kesatuan No: 4/ I/ HUM. 3. 4. 5/ 2023/ Pensat tentang Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024.

“ Tercantum diperkuat dengan Lembar Penerangan Kesatuan No: 54/ X/ HUM 3. 4. 5/ 2023/ Pensat tentang Arahan Untuk Personel Polri Jelang Acara Demokrasi,” kata Ramadhan.

Ramadhan menegaskan cocok arahan pimpinan Polri supaya senantiasa melindungi netralitas anggotanya. Sanksi tegas menanti untuk personel yang melanggar ketentuan.

Polri intensif melaksanakan sosialisasi kepada personel lewat bermacam platform media sosial yang dipunyai guna bebas dari perilaku tidak netral, semacam metode difoto supaya tidak menunjukkan pose yang menampilkan simbol- simbol partisipan pemilu semacam no urut serta sebagainya.

“ Perihal tersebut dilaksanakan buat membagikan jaminan pengamanan serta membenarkan pemilu berjalan nyaman, damai serta bermartabat,” kata Ramadhan.

 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours