Masa Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 8 Tahun, Berapa Sih Gajinya?

2 min read

Masa Jabatan Kades Diperpanjang Jadi 8 Tahun, Berapa Sih Gajinya? Jakarta, Beritaokewla Indonesia- Badan Legislasi( Baleg) DPR serta Menteri Dalam Negara sudah menyepakati ketentuan masa jabatan kepala desa dalam ulasan tingkatan I perbaikan Undang- Undang( UU) tentang Desa.

Masa jabatan kepala wilayah nantinya bisa menggapai 8 tahun serta optimal 2 periode secara berturut- turut ataupun tidak secara berturut- turut. Dengan demikian, syarat Pasal 39 UU Desa No 6 Tahun 2014 ini menurun dari konvensi rapat pleno pengambilan keputusan di Baleg pada Juli 2023 kemudian, yang menganjurkan biar masa jabatan kepala desa jadi 9 tahun, sangat banyak 2 kali masa jabatan secara berturut- turut ataupun tidak secara berturut- turut.

Dengan kebijakan masa jabatan 8 tahun, berapa pendapatan kades di Indonesia?

Besaran pendapatan kades diatur dalam Peraturan Pemerintah( PP) No 11 Tahun 2019 tentang Pergantian Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Penerapan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ada pula, pada pasal 81 Ayat( 2) a peraturan itu, kepala desa sangat sedikit menerima pendapatan Rp 2, 4 juta ataupun 120% dari pendapatan pokok PNS Kalangan II/ A. Tidak hanya itu, pemasukan senantiasa yang diterima kepala desa dan fitur desa ini berasal dari Anggaran Pemasukan Belanja( APBD) Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Lebih lanjut, sekretaris desa menerima pendapatan sangat sedikit yang diterimanya sebesar Rp 2, 2 juta ataupun setara 110% dari pendapatan pokok Pegawai Negara Sipil kalangan II/ a. Terakhir, besaran fitur desa yang lain sangat sedikit Rp 2 juta ataupun serata dengan 100% dari pendapatan pokok kalangan II/ A.

Belanja Desa yang diresmikan dalam APBDesa pula dapat digunakan sangat banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa buat mendanai pemasukan senantiasa serta tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Fitur Desa yang lain.

Selaku catatan, kepala desa pula memperoleh tunjangan yang diambil dari pengelolaan tanah desa.

Tunjangan dari tanah pengelolaan desa ini diatur dalam PP No 11 tahun 2019 tentang Pergantian Kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Penerapan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 100. Besarannya sangat sedikit 70% buat belanja desa serta 30% buat pendapatan sampai tunjangan pemerintah desa.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan( PMK) No 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Tiap Desa, Penyaluran, serta Pemakaian Dana Desa tahun Anggaran 2024, anggaran telah dialokasikan sebesar Rp69 triliun kepada 75. 259 penerima desa. Dana yang diberikan juga berbeda- beda, bergantung jumlah penduduk pada desa penerima dana.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours