Sri Mulyani Lapor Kejagung Soal LPEI, KPK Langsung Masuk Penyidikan

3 min read

Sri Mulyani Lapor Kejagung Soal LPEI, KPK Langsung Masuk Penyidikan- Jakarta, Beritaokewla.com Indonesia- Kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia( LPEI) mencuat sehabis Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkannya ke Kejaksaan Agung pada Senin( 18/ 3/ 2024). Satu hari setelah itu, Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) malah mengawali duluan penyidikan permasalahan ini.

Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata menarangkan alibi lembaganya melaksanakan penyidikan di permasalahan yang seragam. Ia berkata KPK telah menerima laporan ini duluan satu tahun kemudian ataupun tepatnya 10 Mei 2023.

” Terus cerah saja terpaut penindakan masalah ini aku sendiri telah kurang ingat, itu laporan telah diterima 1 tahun kemudian,” kata Alex dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, dilansir Rabu,( 20/ 3/ 2024)

Alex menggambarkan kala timbul kabar Sri Mulyani memberi tahu permasalahan LPEI ke Kejaksaan Agung, internal KPK bereaksi. Pimpinan KPK, kata ia, menerima laporan dari para pegawai kalau lembaga antirasuah itu pula lagi menanggulangi laporan dugaan korupsi di LPEI.

” Staf kami mengantarkan ke pimpinan, Pak kita pula lagi menanggulangi masalah ini, mereka memohon dicoba gelar masalah,” kata Alex.

Alex berkata dalam gelar masalah itu lembaganya merumuskan sudah terjalin dugaan tindak pidana korupsi. KPK memutuskan menaikkan permasalahan ini ke penyidikan. Walaupun demikian tidak semacam lazimnya penindakan korupsi di KPK, penyidikan diawali saat sebelum diresmikan terdakwa.

” Forum itu menyepakati naik ke penyidikan tanpa mengatakan terdakwa,” kata ia.

Ada pula dalam masalah tersebut, KPK menebak komite pembiayaan LPEI sudah menyalurkan kredit tanpa penuhi aspek kehati- hatian. Salah satu penyaluran kredit bermasalah itu dicoba kepada PT PE dalam periode 2015- 2017. Jumlah sarana kredit yang disalurkan menggapai US$ 22 juta serta Rp 600 miliyar.

PT PE yang memperoleh dana itu belum lama dinyatakan pailit. Mereka tidak dapat mengembalikan total kredit yang diberikan oleh LPEI. KPK menebak negeri rugi Rp 766 miliyar dari kredit yang tidak dapat dikembalikan itu.

KPK melaporkan penyaluran dana ke PT PE cuma 1 dari 6 transaksi yang berakhir jadi kredit macet. KPK menyebut 2 kredit bermasalah yang lain diprediksi disalurkan kepada PT RII senilai Rp 1, 6 triliun serta PT SMJL senilai Rp 1, 051 triliun.

Nama samaran PT RII pula timbul dalam laporan yang diserahkan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung. Dalam laporan yang diserahkan Sri Mulyani, total kredit bermasalah ke PT RII menggapai Rp 1, 8 triliun. Penindakan permasalahan ini di Kejaksaan Agung baru pada sesi penelaahan.

Alex membantah kalau KPK serta Kejaksaan Agung lagi rebutan permasalahan. Ia berkata KPK mengumumkan penyidikan permasalahan ini supaya tidak terjalin duplikasi serta tumpang tindih permasalahan yang sama.

” Oleh sebab itu kami putuskan buat menyampaikannya ke sahabat,” kata ia.

Ia berkata hendak melalukan koordinasi dengan kejaksaan terpaut penindakan permasalahan ini. Apabila nyatanya obyek penyidikan permasalahan seragam, hingga KPK yang mempunyai kewenangan buat menanggulangi permasalahan tersebut.

” Jika obyeknya sama pasti kami tentu yang menanggulangi sebab kami telah terbitkan Pesan Perintah Penyidikan,” kata ia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana berkata lembaganya membuka pintu koordinasi dengan KPK. Ia berkata sudah terdapat konvensi antara kedua lembaga buat menghindari terbentuknya tumpang tindih penindakan permasalahan.

” Kami terbuka serta tidak ingin terdapat tumpang tindih penindakan masalah diantara Aparat Penegak Hukum cocok dengan MoU yang telah kita sepakati,” kata ia.

Link Terkait : 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours