Timnas AMIN Bilang KPU Jokowi Langgar Konstitusi serta Asas Pemilu

2 min read

Timnas AMIN Bilang KPU Jokowi Langgar Konstitusi serta Asas Pemilu- Jakarta, beritaokewla.com- Dewan Ahli sekalian anggota Regu Hukum Timnas AMIN Bambang Widjojanto menuding terdapatnya pelanggaran terhadap konstitusi serta asas leluasa, jujur, dan adil dalam Pemilihan Presiden( Pilpres) 2024.

Dari catatan Bambang, beberapa pelanggaran terpaut perihal ini. Salah satunya, KPU terencana menerima pencalonan pendamping no urut 02 secarah ialah Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka tidak legal serta melanggar hukum. Perihal ini terpaut dengan batas umur Gibran Rakabuming Raka.

” Walaupun mengenali umur putra presiden pada dikala mendaftar tidak penuhi ketentuan” ucapnya dalam Persidangan perdana sengketa ataupun Perselisihan Hasil Pemilihan Universal Presiden serta Wakil Presiden 2024 sudah diawali di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu( 27/ 3/ 2024).

KPU senantiasa menerima serta memverifikasi berkas registrasi Gibran melanggar PKPU Nomor. 19 Tahun 2023. Langkah ini dicoba saat sebelum merevisi ketentuan tersebut. Vonis DKPP yang dicoba pada 5 Februari, sedangkan Pemilu dicoba 14 Februari 2024 ialah peristiwa yang khusus.

Perihal ini belum sempat terjalin selama sejarah Pemilu di Indonesia, tegas Bambang.

Ada pula, pengkhianatan serta pelanggaran yang lain terhadap konstitusi serta asas Pemilu a. l. nepotisme pendamping calon 02 memakai lembaga kepresidenan, Pj. Kepala Wilayah menggerakkan struktur di bawahnya, pengerahan kepala desa, intervensi mahkamah konstitusi, politisasi bansos oleh Presiden Jokowi serta Presiden menaikkan pendapatan serta tunjangan Bawaslu di masa kritis Pemilu, serta Undangan Presiden kepada Ketum Parpol koalisi di Istana Presiden.

Diskualifikasi Paslon 02

Menimpa vonis MK, Bambang menegaskan pendamping calon no urut 02, Prabowo serta Gibran tidak penuhi ketentuan serta wajib didiskualifikasi.

Vonis MK, kata Bambang, tidak cocok dengan track record yang mendiskualifikasi sebagian pendamping calon dalam pilkada serta pileg sebab tidak penuhi ketentuan. Contohnya pemilihan bupati serta wakil bupati di Yalimo, Papua. Walhasil, keputusan MK dikala ini memohon pemungutan suara ulang serta penggantian calon wakil bupati.

Setelah itu, sama halnya dengan Pilkada Kota Tebing Besar, MK melaksanakan diskualifikasi pendamping calon sebab terdapat pelanggaran terukur dimana calon tidak penuhi ketentuan.

MK, dalam vonis Nomor. 85 Tahun 2022, sendiri sudah menegaskan tidak terdapat perbandingan rezim antara pemilihan kepala wilayah, legislatif serta pemilihan presiden.

” Sehingga merupakan pas bagi kami bila MK memutuskan diskualifikasi Gibran sebab terdapatnya keadaan khusus dengan masalah sengketa yang terdapat,” tegas Bambang.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours