Iwak Kota, Program Unggulan yang Buat Pemkot Banjarmasin Raih TPID Award 2024- JAKARTA, beritaokewla. com – Pemerintah Kota( Pemkot) Banjarmasin, Kalimantan Selatan( Kalsel), meraih anugerah TPID Award 2024.
Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia( RI) Joko Widodo( Jokowi) kepada Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Istana Negeri Jakarta, Jumat( 14/ 6/ 2024).
Bersumber pada evaluasi, Pemkot Banjarmasin bersama Regu Pengendalian Inflasi Wilayah( TPID) mempunyai kinerja terbaik buat periode 2023 pada jenis Kabupaten/ Kota Indeks Harga Konsumen( IHK) daerah Kalimantan.
Ada pula tingkatan inflasi Pemkot Banjarmasin sepanjang 2023 menggapai 2, 28 persen. Angka ini terletak di dasar inflasi nasional, ialah 2, 61 persen.
Presiden Jokowi berkata, pemberian TPID Award bertujuan untuk mendorong tiap daerah bekerja lebih maksimal dalam mengatur inflasi cocok dengan ciri serta tantangan tiap- tiap wilayah.
Penerima TPID Award hendak memperoleh Dana Insentif Wilayah( DID) dari Departemen Keuangan. Dana tersebut dapat digunakan buat menguatkan serta tingkatkan upaya pengendalian inflasi di daerah yang meliputi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efisien( 4K).
Berkat inovasi Iwak Kota
Keberhasilan Pemkot Banjarmasin dalam memperoleh anugerah TPID Award tidak terlepas dari program Budi energi Ikan Air Tawar di Kota ataupun Iwak Kota.
Program tersebut jadi salah satu kunci kesuksesan Pemkot Banjarmasin dalam mengatur inflasi di daerahnya pada 2023.
Ibnu Sina berkata, program Iwak Kota sanggup buat penuhi kebutuhan warga terhadap ikan air tawar, semacam gabus, lele, bawal air tawar, serta ikan patin. Program ini pada kesimpulannya sanggup menahan laju inflasi terhadap ikan air tawar.
Keunggulan program tersebut merupakan bisa diaplikasikan di bermacam tempat serta tidak wajib di lahan luas. Pemakaian airnya juga lebih irit. Pencegahan dan pengendalian terhadap hama pula lebih gampang serta efektif. Hal ini membuat kelangsungan hidup ikan jadi lebih besar.
“ Ketimpangan antara permintaan serta penawaran di mari sering kali merangsang inflasi. Oleh sebab itu, TPID Kota Banjarmasin mengoptimalkan program Iwak Kota buat menanggapi kasus tersebut,” ucap Ibnu Sina kepada beritaokewla. com.
Ikan gabus ialah salah satu penyumbang inflasi di Banjarmasin. Pada 2022, harga per kilogram ikan ini sempat menggapai Rp 70. 000.
Sehabis dibudidayakan di Iwak Kota, rerata harga ikan gabus turun menjadi di kisaran Rp 45. 493 sampai Rp 66. 250 per kilogram pada 2023.
Berkat upaya tersebut, ikan gabus pun tidak lagi masuk dalam 10 besar komoditas penyumbang inflasi di Banjarmasin seperti periode lebih dahulu.
Implementasi program Iwak Kota juga berhasil menaikkan pasokan ikan air tawar, ialah dari 2. 481 ton pada 2022 jadi 2. 663 ton pada 2023.
Strategi pengendalian inflasi lanjutan
Pemkot Banjarmasin sudah mempersiapkan beberapa strategi penting untuk membenarkan pengendalian inflasi berjalan secara berkepanjangan.
“ Buat pasokan, kami hendak melaksanakan inovasi urban farming. Dari sisi keterjangkauan harga, kami terus berupaya melindungi kestabilan harga pangan lewat gerakan pangan murah, pembedahan pasar, pasar murah, pemantauan harga secara berkala hingga ke tingkatan pasar, serta pembuatan Tubuh Usaha Kepunyaan Wilayah( BUMD) Pasar,” papar ibnu Sina.
Pemkot Banjarmasin pula hendak terus berupaya melindungi distribusi pangan melalui skema kerja sama antar wilayah( KAD) dan meningkatkan sinergi dengan bermacam pihak lewat TPID Kota Banjarmasin.
Spesial untuk program Iwak Kota, imbuhnya, Pemkot Banjarmasin hendak mengaitkan kemitraan, semacam akademisi, sekolah, pelakon usaha, penyuluh perikanan, dana corporate social responsibility( CSR), lembaga jasa keuangan, dan stakeholder lain.
“ Kami lakukan secara berkepanjangan supaya program ini bisa diadopsi serta direplikasi ke bermacam wilayah sehingga tingkatkan daya guna pengendalian inflasi,” cerah Ibnu Sina.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia( BI) Kalsel Fadjar Majardi menarangkan kalau evaluasi dalam TPID Award didasarkan pada 3 aspek utama.
Awal, aspek proses dengan bobot sebesar 20 persen. Aspek ini mencerminkan langkah- langkah yang diambil dalam koordinasi pengendalian inflasi wilayah.
Kedua, aspek output dengan bobot 30 persen yang mencerminkan program unggulan wilayah dalam menunjang pengendalian inflasi.
Ketiga, aspek outcome dengan bobot terbanyak, yaitu 50 persen. Aspek ini mencerminkan hasil dari upaya wilayah dalam mengatur inflasi.
Perlu sinergi
Fadjar berkata, upaya pengendalian inflasi di Tanah Air membutuhkan sinergi yang teliti dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat ataupun wilayah( pemda).
“ Tekanan inflasi berasal dari 2 sisi, ialah permintaan serta penawaran. Kebijakan BI, semacam kebijakan suku bunga itu lebih efektif memengaruhi inflasi dari sisi permintaan. Sedangkan, kebijakan fiskal wilayah oleh pemda efisien mempengaruhi inflasi dari sisi penawaran,” jelas Fadjar.
Bagi Fadjar, sinergi antara kebijakan moneter serta fiskal perlu terjalin agar upaya pengendalian inflasi bisa berjalan dengan efisien.
Implementasi dari sinergi tersebut diwujudkan dalam wadah TPID yang terdapat di tiap wilayah.
Buat membenarkan keterjangkauan harga serta ketersediaan pasokan bahan pokok di tengah dinamika ekonomi yang terjalin, TPID mempunyai sejumlah strategi.
Dari sisi keterjangkauan harga, misalnya, upaya pengendalian inflasi dilakukan TPID melalui penyelenggaraan program Pasar Murah serta Pembedahan Pasar secara intensif, terukur, serta terjadwal dengan frekuensi yang lebih besar.
“ Program tersebut mengaitkan banyak pemangku kepentingan, semacam kelompok tani serta satgas pangan yang terdapat di wilayah. Tidak hanya itu, terdapat pula program Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan( SPHP) serta penyaluran dorongan sosial komoditas beras lewat Bulog,” tutur Fadjar.
Dari sisi ketersediaan pasokan, tambah Fadjar, TPID mengimplementasikan inovasi dalam kenaikan penciptaan pangan, semacam budi energi padi apung, penciptaan sapi terintegrasi, serta pemanfaatan lahan kosong buat budi energi.
TPID pula menjalin kerja sama dengan bermacam wilayah produsen pangan buat membenarkan pasokan bahan pokok senantiasa terpelihara.
Sesuai arahan Presiden
Tidak hanya memiliki strategi sendiri, TPID pula sudah melakukan sejumlah arahan Presiden Jokowi.
Awal, menguatkan penciptaan pangan lewat optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan buat mengestimasi akibat pergantian hawa.
“ Contohnya merupakan program Iwak Kota ataupun budi energi ikan air tawar di lahan kosong yang tidak produktif di Kota Banjarmasin,” ucap Fadjar.
Kedua, mengakselerasi pelaksanaan teknologi berbasis studi dalam menunjang digitalisasi pertanian( smart agriculture).
Strategi tersebut tercantum membagikan sosialisasi serta tutorial teknis kepada petani buat tingkatkan menyesuaikan diri serta penciptaan pangan.
Ketiga, mendesak investasi buat tingkatkan nilai tambah produk pertanian lewat aktivitas promosi investasi oleh Regional Investor Relation Unit( RIRU).
Keempat, memutakhirkan sistem serta infrastruktur logistik yang terintegrasi buat menunjang kelancaran distribusi serta efisiensi rantai pasok antardaerah.
Kelima, menguatkan sinergi serta koordinasi antarlembaga di tingkatan pusat serta wilayah guna menunjang upaya pengendalian inflasi, tercantum menguatkan komunikasi kebijakan di wilayah.
Upaya- upaya tersebut pun mampu berakibat positif dalam menolong mengatur inflasi di wilayah.
Di Kalsel, contohnya, tingkatan inflasinya mampu berada di angka 2, 43 persen secara year- on- year( yoy) pada 2023.
“ Angka tersebut jauh lebih rendah ika dibandingkan tingkatan inflasi 2022 yang menggapai 6, 99 persen yoy. Program unggulan semacam inovasi Budidaya Padi Apung serta Iwak Kota pula bisa direplikasi ataupun diadopsi oleh wilayah lain sehingga khasiatnya dialami lebih luas,” ucap Fadjar.
Buat skala nasional, tambahnya, realisasi inflasi Indonesia pada Mei 2024 tercatat terletak di angka 2, 84 persen yoy.
Angka tersebut lebih baik bila dibanding dengan sebagian negeri anggota G20.
“ Keberhasilan dalam mengatur inflasi ini berkat sinergi kuat antara BI dan pemerintah dalam bermacam aspek, semacam keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efisien antar pemangku kepentingan,” terangnya.
Ke depan, TPID hendak terus berupaya buat membenarkan inflasi IHK 2024 tetap terjaga.
BI pula akan memastikan, inflasi inti senantiasa terpelihara bersamaan dengan ekspektasi inflasi yang cocok sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, dan respons yang terkontrol terhadap permintaan dalam negeri serta inflasi impor.
Tidak hanya itu, sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat( TPIP) dan TPID lewat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan( GNPIP) pula hendak terus ditingkatkan buat membenarkan inflasi terkontrol dalam rentang sasaran 2, 5±1 persen pada 2024 serta 2025.
“ Dengan langkah- langkah tersebut, diharapkan pengendalian inflasi bisa terus menunjang kesejahteraan warga serta stabilitas ekonomi wilayah,” pungkas Fadjar.
