PDIP DKI Terima Aduan Masyarakat soal Penonaktifan KTP Berakibat di Bansos- PPDB- Jakarta – Sekretaris F- PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menerima aduan dari masyarakat terkait penonaktifan KTP yang dicoba Disdukcapil DKI Jakarta. Rio berkata masyarakat mengaku penonaktifan KTP itu berefek pada proses pemberian dorongan sosial( bansos) sampai layanan publik yang lain.
Rio berkata kalau kebijakan penonaktifan KTP pula berakibat kepada masyarakat yang masih tinggal di Jakarta tetapi telah pindah dari alamat lebih dahulu. Keadaan ini berakibat terhadap penyaluran bansos, registrasi PPDB sampai pencairan KJP sebab NIK masyarakat diblokir.
” Aku sudah menerima banyaknya pengaduan dari masyarakat yang KTP- nya nonaktif sementara itu cuma pindah RT/ RW ataupun kelurahan perihal ini pastinya wajib digarisbawahi, warga- warga Jakarta yang cuma pindah alamat pula terserang akibat tersebut. Perihal ini berakibat pada proses dorongan sosial, pelayanan publik, serta akses- akses yang lain semacam yang baru- baru ini PPDB, KJP, KJMU, BPJS yang mana masyarakat mengeluhkan pemblokiran tersebut akibat akibat penonaktifan NIK KTP,” kata Rio kepada wartawan, Kamis( 4/ 7/ 2024).
Rio menuturkan dalam rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama Disdukcapil DKI Jakarta, dia memohon supaya Pemprov membuat focus group discussion( FGD) yang menggandeng ahli terlebih dulu ahar penyusunan berjalan maksimal.
” Efeknya begitu walaupun pihak Dukcapil kerapkali berkata kalau itu tidak terjalin serta nama- nama tersebut cuma masuk dalam penyusunan. Kebetulan dikala Raker Komisi A dengan Dukcapil tempo hari aku ungkapkan berulang kali tentang ini serta aku memohon dilibatkan dalam FGD para ahli serta eksekutif yang selanjutnya tentang tema ini,” jelasnya.
Anggota DPRD DKI Komisi yang membidangi kependudukan serta pencatatan sipil itu menekankan kalau proses penyusunan butuh dicoba secara cermat. Baginya, Disdukcapil DKI Jakarta butuh melaksanakan pengecekan berlapis demi membenarkan masyarakat tersebut memanglah tidak lagi berdomisili di Jakarta.
” Proses penghapusan wajib dilaksanakan secara cermat serta teliti. Yang mana diartikan masyarakat yang memanglah tidak tinggal di Jakarta, wajib dicek, diidentifikasi, serta diverifikasi, apakah mereka tidak memiliki ikatan lagi dengan wilayah tempat asalnya. Pada prinsipnya Pemprov, dalam perihal ini Dukcapil wajib mengedepankan prinsip kehati- hatian supaya program tersebut tidak merugikan masyarakat terdampak,” tegasnya.
Dia pula mendesak supaya penonaktifan KTP masyarakat dikaji ulang. Alasannya, dia menyoroti terdapatnya perilaku silih lempar tanggung jawab di lapangan.
” Penonaktifan KTP wajib dikaji ulang terpaut teknis di lapangan. Sebab aku memandang terdapatnya silih lempar tanggung jawab antara bermacam pihak pelaksana di lapangan dikala banyaknya masyarakat yang mengeluhkan NIK- nya yang nonaktif tersebut,” ucapnya.
284 Ribu NIK Dinonaktifkan
Lebih dahulu, Kepala Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil( Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin berkata, 284 ribu lebih No Induk Kependudukan( NIK) masyarakat DKI Jakarta yang tinggal luar domisili sudah dinonaktifkan.
” Yang membedakan ia dengan sadarnya jumlahnya dikala ini telah 284. 614( dinonaktifkan),” kata Budi pada wartawan di Balai Kota di DKI Jakarta, Rabu( 26/ 6).
Bagi Budi, proses penonaktifan NIK hendak terus berjalan guna membenarkan administrasi kependudukan( adminduk) di daerah DKI Jakarta tertib. Lebih lanjut, Budi bilang penonaktifan NIK tidak hendak mempengaruhi hak seleksi masyarakat yang terdaftar selaku pemilih senantiasa pada Pilkada Jakarta 2024.
Budi menuturkan terdapat 8, 3 juta masyarakat Jakarta yang terdaftar di catatan pemilih senantiasa( DPT) Pilkada Jakarta 2024.
” Kecuali yang pindah ya, tetapi jika yang dinonaktifkan di kita, nanti ya jika misalkan dinonaktifkan itu tidak pengaruhi penonaktifan di KPU,” ucapnya.
